Pengamat: Inalum Harus Lebih Transparan dalam Akuisisi Freeport

Illustrasi. Dok : MI.

Jakarta: Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengakui PT Inalum (Persero) sebagai induk holding yang mengakuisisi Freeport memang terkadang sangat tertutup sekali. 

Dia menjelaskan bahwa Inalum wajib membuka di publik mengenai tahapan-tahapan yang sedang dan akan dilakukan dalam proses pembayaran saham yang menjadi kewajiban Inalum.

“Misalnya bila mereka sedang lagi proses negosiasi dengan sejumlah perbankan, kemudian sudah ada jaminan dari perbankan yang akan membiayainya. Itu perlu diyakinkan kepada DPR dan publik bahwa proses pengambilalihan bukan pepesan kosong yang tidak ada atau dianggap hanya pencitraan,” ujar Fahmy saat dihubungi Media Indonesia, MInggu, 21 Oktober 2018. 

Walau kekhawatiran Komisi VII DPR yang menganggap pembelian freeport hanya pencitraan gara-gara belum terjadinya transaksi, Fahmy anggap berlebihan. 

“Padahal akuisisi Freeport sudah menjadi sorotan publik. Publik menunggu tahapan selanjutnya setelah kesepakatan Sales and Purchase Agreement (SPA). Maka sesungguhnya Inalum harus membuka dan mengkomunikasikan secara terus menerus, sekarang ada pada tahap apa,” jelas dia.

Dalam beberapa hal dalam komunikasi publik, kata Fahmy, Inalum terkadang menunda dan selalu mengatakan sedang dalam proses pembicaraan. Padahal kalau kemudian di akhir pembicaraan ada tahap apa yang sedang ditempuh, setidaknya mereka bisa mengkomunikasikannya kepada publik.

“Buktinya anggota DPR Komisi VII dia tidak paham sehingga suatu pertanyaan. Apalagi masyarakat umum. Saya akui Inalum itu kurang terbuka dalam mengkomunikasikan hasil pada publik. Padahal proses divestasi Freeport ini menjadi sorotan semua pihak,” tukas Fahmy.

(SAW)