Peran Media Mengedukasi Sektor Vital Kebutuhan Migas

Pemred Medcom.id Abdul Kohar dalam Seminar Nasional ‘Perspektif Media Dalam Kebijakan Komunikasi Sektor Migas di Era Industri 4.0’ di Kampus Sitkom Interaktif. Foto: Medcom/Whisnu Mardiansyah

Sektor kebutuhan energi minyak dan gas bumi di Indonesia angkanya cukup tinggi. Padahal ketersediaan cadangan energi minyak di tanah air diprediksi akan habis dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Namun, mirisnya upaya pemerintah meningkatkan kapasitas industri migas kerap menemui kendala dan halangan. Salah satunya persepsi publik yang cenderung terbentuk narasi eksplorasi sektor industri migas simbol ekspansi asing.

“Saya mendata ada beberapa narasi di bidang Migas, kita ikuti itu hanya emosi sesaat,” kata Pemimpin Redaksi Medcom.id Abdul Kohar dalam Seminar Nasional ‘Perspektif Media Dalam Kebijakan Komunikasi Sektor Migas di Era Industri 4.0’ di Kampus Sitkom Interaktif, Jakarta Selatan, Senin, 5 November 2018.

Katanya, media arus utama atau mainstream perlu memberikan penyadaran dan edukasi kepada publik akan kebutuhan eksplorasi sektor Migas. Publik jangan dijejali dengan narasi-narasi anti asing berupa penolakan acap kali ada kegiatan eksplorasi Migas.

“Pada titik SBOBET itu maka harus ada yang menjaga kewarasan publik. Media sebagai fact checker. Penting karena penetrasi medsos luar biasa. Informasi berita yang salah bisa fatal,” katanya.

Khususnya lanjut dia, di sektor Migas tak bisa sepenuhnya lepas dari peran serta asing. Industri ini selain berteknologi tinggi, mahal juga memiliki potensi resiko cukup besar. Jarang ada investor dalam negeri yang berinvestasi di sektor Migas.

“Siapa ya mau menginvestasikan barang yang sudah investasinya mahal belum pasti dapat sudah begitu keuntungannya jangka panjang,” ujarnya.

Saat ini saja kebutuhan minyak tanah air mencapai 1,6 kita barel per harinya. Mau tidak mau harus impor sambil mencari cadangan sumur minyak baru. “Jadi ini lagi-lagi mindset kita dibentuk seolah-olah kalau kita nasionalisme itu anti asing,” pungkasnya.

 

Indonesia Tawarkan Investasi Energi ke Rusia

Moskow: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang investasi bagi investor Rusia di sektor energi. Saat ini, investasi di sektor ESDM masih sangat menjanjikan dan iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik dan lebih ramah bagi investor.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Sujatmiko dalam working group on energy Republik Indonesia dan Rusia membenarkan Indonesia menawarkan Rusia untuk menanamkan investasinya di sektor ESDM. Sekarang ini, Indonesia masih terus berupaya meningkatkan produksi migas dan penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia juga saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan terutama dari tenaga surya dan bio energi. Diharapkan Rusia dapat menjadi mitra kerja sama yang handal bagi Indonesia dan kerja sama yang telah terjalin dapat berkembang di masa yang akan datang,” kata Sujatmiko, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Di subsektor ketenagalistrikan, Sujatmiko menambahkan sbobet indonesia, investor Rusia dapat menanamkan investasi dan kerja sama dalam pembangunan pembangkit. Selain itu, bisa juga berinvestasi pada perbaikan terhadap proyek-proyek yang telah ada.

“Terbuka peluang bagi investor dari Rusia untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan pembangkit ketenagalistrikan maupun dalam pengoperasian dan perbaikan yang sudah ada,” ujar Sujatmiko.

Selain sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Indonesia juga menawarkan kepada Pemerintah Rusia untuk berinvestasi di subsektor panas bumi. Kemudian hidro, pemasokan turbin gas ke Indonesia dan termasuk di bidang pelayanan design engineering.

(ABD)

 

Exxon Turunkan Harga BBM Rp1.100/Liter

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: PT ExxonMobil Lubricants Indonesia menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Gasolin 92R atau setara Pertamax di wilayah penyaluran Jawa Barat dan Banten. Penurunan tersebut menindaklanjuti permintaan dari pemerintah.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan dalam laporan yang ia terima, ExxonMobil menurunkan harga sebesar Rp1.100 per liter. Harga jual eceran Gasolin 92R turun menjadi Rp9.800 dari sebelumnya Rp10.900 per liter.

“Exxon sudah turunkan harga,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018.

Selain ExxonMobil, badan usaha lainnya yang telah terlebih dahulu menurunkan harga yaitu Total, AKR, Vivo dan Garuda Mas. Total menurunkan harga BBM jenis Performance 92 dan Performance 95 mulai dari Rp200-Rp250 per liter.

Performance 92 diturunkan menjadi sebesar Rp10.800 per liter dari bulan lalu sebesar Rp11.050 per liter. Harga Perfomance 95 sebesar Rp12.350 per liter, sebelumnya sebesar Rp12.550 per liter.

Sementara AKR telah menurunkan BBM jenis Akra 92 sebesar Rp100 per liter dari Rp9.800 ke Rp9.700 per liter. Selain itu Garuda Mas menurunkan Rp25 per liter dan Vivo hampir Rp1.000 per liter.

“Yang belum tinggal Pertamina dan Shell,” jelas Djoko.

Sebelumnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi untuk menurunkan harga jual saat harga minyak dunia mengalami penurunan.

Saat ini pergerakan harga minyak dunia mengalami penurunan. Mengutip data Bloomberg WTI Crude Oil untuk kontrak Januari 2019 dihargai USD54,44 per barel. Sementara Brent Crude (ICE) untuk kontrak Januari 2019 sebesar USD63,66 per barel.

“Kalau harga minyak turun, harus turun dong (harga BBM),” kata Djoko, Rabu, 21 November lalu.

(SAW)

Pertamina Luncurkan Pertamax di Kepri

Batam: PT Pertamina (Persero) meluncurkan bahan bakar khusus Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Riau.

“Peluncuran Pertamax ini merupakan kabar gembira untuk masyarakat Kepri karena sekarang bisa merasakan bahan bakar dengan RON 92 untuk kendaraan mereka, sehingga dapat membuat mobil masyarakat menjadi lebih awet dan tahan lama,” kata Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina (Persero) Mas’ud Khamid di Batam dikutip dari Antara, Minggu, 9 Desember 2018.

Selama ini, masyarakat Kepri hanya bisa menikmati Pertamax Turbo dan Pertalite, sebagai bahan bakar minyak nonsubsidi. Untuk tahap, awal, Pertamax hadir di 16 SPBU Kepulauan Riau. Sebanyak 11 SPBU itu, 11 di antaranya berada di Kota Batam dan 5 lainnya di Kota Tanjungpinang. Pertamina membandrol harga Pertamax Rp10.800 per liter.

Mas’ud mengatakan, Pertamax merupakan bahan bakar dengan kualitas pilihan, yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar dengan RON dibawah 92. Peluncuran Pertamax itu, untuk menjawab keinginan masyarakat Kepri yang menginginkan BBM itu diedarkan di Kepri.

General Manager Pertamina MOR I Agustinus Santanu Basuki, mengatakan kehadiran peluncuran Pertamax di Kepri merupakan rangkaian dari kegiatan ulang tahun BUMN yang berusia 61 tahun pada 10 Desember 2018.

“Kami merasa senang dapat memberikan kado istimewa kepada masyarakat Kepri dengan menghadirkan Pertamax di kota-kota di Kepri. Kami berharap dengan hadirnya Pertamax, maka akan mendorong masyarakat di kota-kota di Kepri untuk menggunakan bahan bakar yang berkualitas,” kata Santanu.

Branch Marketing Manager Pertamina Wilayah Kepri, Oos Kosasih, menambahkan stok Pertamax untuk di Kepulauan Riau dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri.

Kota Batam mendapatkan pasokan Pertamax dari TBBM Kabil, sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang mendapatkan pasokan Pertamax dari TBBM Tanjung Uban.

“Pasokan Pertamax untuk Kota Batam bersumber dari TBBM Kabil dengan kapasitas 800 KL, sedangkan pasokan Pertamax untuk Kota Tanjung Pinang dan Pulau Bintan bersumber dari TBBM Tanjung Uban yang berkapasitas 9.500 KL. Kedua tangki ini dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan Pertamax untuk masyarakat Kepri,” kata dia.

Selain memiliki angka oktan 92 yang membuat mesin lebih bertenaga, lanjut Oos, Pertamax juga memiliki teknologi yang mampu membersihkan dan melindungi mesin dari karat sehingga kendaraan menjadi lebih irit dan lebih bersih.

(SAW)

BBM Satu Harga Hadir di Nias

Nias: BBM satu harga kali ini hadir di Nias. Hal tersebut ditandai dengan peresmian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak 16.228.521 di Distrik Sitolu Ori, Nias Utara dan SPBU Kompak 16.228.810 di Distrik Hibala, Nias Selatan.

Dua lembaga penyalur di Sumatera Utara ini merupakan titik BBM satu harga ke-47 dan ke-48 yang diresmikan oleh PT Pertamina (Persero) di 2018.

Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid, Bupati Kabupaten Nias Utara Marselinus Ingati Nazara, Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua.

Jonan dalam sambutannya mengatakan peresmian BBM satu harga ini merupakan realisasi dari komitmen pemerintah dan Pertamina untuk menyediakan BBM dengan harga sama seperti wilayah lain di Indonesia.

“Program BBM Satu Harga merupakan visi Pemerintah untuk mewujudkan keadilan suplai energi bagi masyarakat Indonesia. Kami sangat mengapresiasi Pertamina yang sudah menjalankan mandat ini dengan sangat baik, dan berkomitmen untuk mencapai target BBM satu harga 2018 di 67 titik sebelum akhir Desember 2018,” kata Jonan, di Nias, Kamis, 6 Desember 2018.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid menambahkan Pertamina akan meningkatkan pelayanan di Nias. Dia bilang tidak hanya melalui program BBM Slsatu harga, namun dalam waktu dekat akan memulai pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Nias.

“Pada 31 Desember 2018, seluruh penugasan negara yang diberikan kepada Pertamina yakni program BBM Satu Harga dan konversi mitan akan selesai. Ini merupakan kebanggaan bagi kami, Pertamina,” kata Mas’ud.

Mas’ud menjelaskan SPBU Kompak 16.228.810 di Distrik Hibala akan menerima suplai BBM dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Gunung Sitoli. Distribusi dari TBBM Gunung Sitoli ke SPBU Kompak 16.228.521 memakan waktu lebih dari dua jam dengan moda perjalanan darat sekitar 95 kilometer, atau lebih dari enam jam apabila ditempuh melalui jalan laut sejauh 64,3 kilometer.

Pada SPBU ini akan disediakan BBM jenis premium dan solar. “Sebelum dilakukan program ini, harga premium di Distrik Sitolu Ori mencapai Rp12 ribu per liter. Sedangkan, biosolar Rp9.000 per liter. Saat ini, masyarakat Distrik Sitolu Ori bisa menikmati harga premium Rp6.450 dan Rp5.150 untuk solar,” tutur Mas’ud.

Sementara SPBU Kompak 16.228.521 di Distrik Sitolu Ori berjarak 41 kilometer dari TBBM Gunung Sitoli. Sebelum adanya BBM Satu Harga, masyarakat setidaknya membayar Rp7.500 per liter untuk premium dan Rp7.000 per liter untuk solar.

Lebih jauh pada Desember, Pertamina telah melakukan uji operasi di 67 SPBU yang menjalankan BBM satu harga sesuai target dan roadmap yang ditugaskan pemerintah ke Pertamina. Dengan demikian, dari target 150 titik BBM satu harga yang diberikan ke Pertamina selama 2017-2019 sudah terealisasi 121 titik.

(AHL)

IUPK Sementara Freeport Kembali Diperpanjang

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia (PTFI). Perpanjangan tersebut telah diberikan sejak 1 November kemarin.

“Freeport sudah diperpanjang ya, sebulan,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi ,di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Agung mengatakan perpanjangan ini merupakan perpanjangan izin kesembilan. PTFI mendapatkan perpanjangan IUPK sementara pertama kali sejak 10 Februari 2017 hingga 10 Oktober 2017.

Kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2017. Lalu diperpanjang sampai 30 Juni 2018. Setelah itu, mendapatkan perpanjangan selama satu bulan hingga 31 Juli 2018, dan mendapatkan perpanjangan lagi hingga 31 Agustus 2018 serta 30 September 2018. Lalu hingga 31 Oktober dan terakhir IUPK itu berlaku hingga akhir November.

Menurut Agung perpanjangan IUPK sementara diberikan hingga proses divestasi saham PTFI sebesar 51 persen oleh PT Inalum (Persero) selesai. “Diberikan perpanjangan sambil menunggu proses penyelesaian divestasi,” ucap dia.

Hal itu pun pernah diutrarakan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Ia bilang IUPK permanen diberikan apabila Inalum telah menyelesaikan transaksi divestasi. “Kita tunggu PTFI mengirimkan surat kepada ESDM sebagai regulator untuk ubah pemegang saham. Lalu setelah itu kami bisa akhiri Kontrak Karya (KK) jadi IUPK. Kapannya, tergantung selesai pembayaran Inalum itu kapan,” kata Jonan.

(Des)

Pertagas Alirkan Gas Pertama di Ruas Pipa Grissik-Pusri

Ilustrasi pipa gas Pertamina. (FOTO: dok Pertamina)

Jakarta: Panjang ruas pipa yang akan dioperasikan PT Pertamina Gas (Pertagas) dipastikan bakal terus bertambah seiring beroperasinya pipa gas ruas Grissik-Pusri.

Pada Kamis, 30 November 2018 telah dilakukan serah terima gas Grissik Gas Plant ConocoPhillips (COPI), anak usaha PT Pertamina (Persero). Gas in menjadi bagian proses uji coba penyaluran gas (commissioning) di ruas pipa yang berujung di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).

Menurut Pjs Corporate Secretary Pertamina Gas Hatim Ilwan, proses uji coba ini akan berlangsung selama tiga sampai lima hari ke depan.

“Ditargetkan minggu depan sudah masuk ke tahap uji coba gas in di Pusri,” ujar Hatim dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 November 2018.

Hatim menjelaskan pada tahap gas in perdana ini, sekitar 50 juta meter standar kaki kubik (MMSCFD) gas dialirkan dari sumber gas COPI yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pada tahap uji coba, Hatim menjelaskan Pertagas telah memiliki izin usaha sementara dari Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Sedangkan fase komersial akan diproses secepatnya setelah mendapatkan izin usaha tetap.

“Ini akan menjadi prioritas kami karena penyaluran gas ke Pusri berpengaruh besar pada kestabilan produksi Pusri dan tentunya berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia,” lanjut Hatim.

Ruas baru ini akan menjadi backbone infrastruktur gas kedua milik Pertagas di wilayah Sumatera Selatan seiring dengan telah terutilisasi maksimalnya pipa existing Pertagas di provinsi tersebut.

Kedepannya selain untuk menyalurkan gas ke Pusri, pipa gas ruas Grissik-Pusri ini juga akan mampu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, industri serta jaringan gas rumah tangga di Sumatera Selatan.

Pipa gas Grissik-Pusri dibangun dengan panjang 176 kilometer (km) dengan diameter 20 inchi melewati dua kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin serta satu kota Palembang.

Nilai investasi proyek pipa yang mengalirkan gas dari Grissik Gas Plant ConocoPhillips (COPI) hingga ke Plant PUSRI di Palembang ini mencapai USD143 juta dan dikerjakan selama 15 bulan.

(AHL)

Deadline Pengembalian Investasi Migas Kini Lebih Masuk Akal

Jakarta: Skema perubahan pengembalian biaya investasi atau unrecovery cost di sektor hulu migas saat ini lebih masuk akal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan dalam aturan baru yang diterbitkan Kementerian ESDM, unrecovery cost terhadap blok migas yang akan berakhir bisa dibayarkan oleh kontraktor baru beRdasarkan realisasi investasi.

Sementara dalam ketentuan terdahulu, kontraktor baru harus membayar biaya terhadap suatu kegiatan investasi yang belum dilakukan. Artinya biaya yang dibayarkan berdasarkan perkiraan.

“Yang ini (aturan baru) lebih logis. Kita buat agar make sense,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.

Arcandra mencontohkan Blok X yang akan berakhir masa kontraknya pada 2022. Pemerintah telah memutuskan investor B sebagai kontarktor baru menggantikan investor A setelah kontrak tersebut berakhir. Penandatanganan kontrak baru dilakukan di 2018.

Dalam aturan terdahulu kontraktor B harus membayarkan unrecovery cost pada investor A selambat-lambatnya tujuh hari sebelum penandatanganan kontrak dilakukan di 2018. Padahal, kata Arcandra, mereka belum tahu berapa biaya yang digunakan untuk kegiatan sejak penandatanganan kontrak baru di 2018 hingga menuju kontrak berakhir di 2022.

Sementara dalam ketentuan anyar saat ini, kata Arcandra, investor B membayarkan pada investor A selambat-lambatnya tujuh hari sebelum kontrak berakhir di 2022. Artinya besaran biaya yang dibayarkan telah diketahui sesuai yang dikeluarkan sejak penandatanganan kontrak di 2018 hingga menuju kontrak berakhir di 2022.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Aturan tersebut diterbitkan dengan tujuan pemerintah ingin memberikan kelonggaran batas waktu pada kontraktor lama paling lambat tujuh hari sebelum kontrak kerja sama berakhir. Dalam aturan terdahulu, batas waktu paling lambat tujuh hari sebelum penandatangan kontrak kerja sama oleh kontraktor baru.

Mekanisme penyelesaian pengembalian biaya investasi tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kontraktor lama dengan kontraktor baru. Dalam pasal 9 ayat 1a dikatakan bila kontraktor baru terlambat mengembalikan biaya tersebut, maka dikenakan denda paling banyak 2,5 per mil per hari.

Sementara pada pasal 13 dikatakan semua kontrak kerja sama yang telah ditandatangani dan belum mulai berlaku maka akan dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Aturan anyar ini telah diberlakukan sejak 16 November 2018.

(AHL)

Tiongkok Minat Investasi di Sektor Pertambangan Indonesia

Tambang Indonesia diminati oleh investor Tiongkok. (Foto: AFP).

Jakarta: Perekayasa Ahli Utama Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Armin Tampubolon menyatakan investor Tiongkok berminat terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia.

Hal tersebut diutarakan saat pertemuan antara tim PSDMBP dengan konsultan pertambangan Guangxi di sela-sela acara China-ASEAN Mining Cooperation Forum (CAMCF) di Nanning, Provinsi Guangxi, Tiongkok.

Dalam pertemuan tersebut membahan mengenai kemungkinan membantu penambangan dan pengelolaan bijih berkadar rendah serta bijih yang berada pada level air tanah milik Tambang Pongkor PT Antam Tbk. Minat tersebut rencananya akan disampaikan pada Antam dua minggu mendatang. Terutama terkait profil perusahaan dan penawaran kerja sama.

“Bila kerja sama ini terlaksana, diharapkan akan dapat memperpanjang umur Tambang Emas Pongkor,” seperti dilansir laman resmi Kementerian ESDM, Jumat, 23 November 2018.

Selain ingin bekerjasama dengan PT ANTAM, investor dari Guangxi juga berencana berinvestasi di sektor pertambangan di Aceh. PSDMBP  diharapkan dapat membantu perihal data dan informasi prospek sumber daya mineral serta bantuan teknis lainnya di Aceh ataupun di daerah Indonesia lainnya.

“Telah dilakukan pembicaraan tentang bantuan kepada investor dari Guangxi yang berencana berinvestasi di Sektor Pertambangan di Aceh. Diharapkan PSDMBP Badan Geologi dapat membantu perihal data dan informasi prospek sumber daya mineral serta bantuan teknis lainnya di Aceh ataupun di daerah Indonesia lainnya,” pungkas Armin.

(FJR)

Jonan Minta IUPK Freeport Segera Diselesaikan

Freeport. Dok: MI.

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan miminta agar izin usaha pertambangan khusus (IUPK) permanen untuk PT Freeport Indonesia (PTFI).

Permintaan tersebut ia utarakan pada Yunus Saefulhak yang baru saja dilantik menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Yunus dilantik menggantikan Sri Raharjo yang dipindahtugaskan sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Batubara Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

“IUPK Freeport ya pak dalam satu dua minggu ini,” kata Jonan dalam sambutan pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018.

Selain itu, Sri Raharjo menggantikan posisi Muhamad Hendrasto yang dipindahkan sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Jonan juga meminta pada Sri Raharjo dan Muhamad Hendrasto untuk bekerjasama menyelesaikan satu perubahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Karena ada satu perubahan PP untuk perpanjangan PKP2B. Yang mulai cukup besar adalah protes kerusakan lingkungan hidup akibat kerusakan pertambangan,” tutur dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya baru akan memberikan IUPK Permanen apabila seluruh persyaratan telah diselesaikan

“Nanti kita lihat, semuanya selesai, lingkungan, divestasi selesai semua baru IUPK keluar.,” tegas Bambang.

(SAW)

Perusahaan Tambang Kembangkan Potensi Kewirausahaan Masyarakat

Sumbawa Barat: PT Amman Mineral Nusa Tenggara mengembangkan kegiatan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Sejak dua tahun terakhir, pendekatan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan tidak lagi berupa donasi dan voluntir tetapi menjadi program penciptaan manfaat bersama,” kata Head of Corporate Communications PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Anita Avianty saat kunjungan media di tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dikutip dari Antara, Minggu, 18 November 2018.

Dalam waktu dua tahun implementasinya, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Amman Mineral berhasil mengembangkan 15 jenis komoditas usaha mulai dari agribisnis, pemberdayaan usaha mikro dan kecil hingga revitalisasi pantai sebagai kawasan destinasi wisata.

Anita mengatakan paradigma baru dalam program pengembangan masyarakat tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut dia, program tersebut saat ini telah berhasil mengembangkan 15 jenis komoditas usaha seperti peternakan ayam petelur, budidaya lebah trigona, ikan lele, udang vanamei dan rumput laut. Kemudian pemberdayaan UMK seperti gula aren, mie jagung, minyak lala hingga revitalisasi Pantai Jelenga sebagai kawasan tujuan wisata.

Untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha kecil, juga telah dikembangkan lembaga keuangan non- bank dalam bentuk Koperasi. Hingga saat ini PPM Amman Mineral telah diimplementasikan di 20 Desa dan melibatkan 22 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan total penerima manfaat kurang lebih 304 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Tambang Batu Hijau dan sekitarnya.

Manajer Pengembangan Masyarakat Amman Mineral Bambang Triharyono mengatakan pihaknya mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apalagi kegiatan penambangan tidak akan terus menerus karena ada batas usia produksi sesuai dengan cadangan tambang.

“Karena itu, kami fokus pada bagaimana mengupayakan agar masyarakat di sekitar tambang memiliki kemampuan dalam kegiatan ekonomi. Di situ kami support,” katanya.

Bambang juga menegaskan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sekitar tambang, Amman Mineral bermitra dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumbawa Barat, Balai Besar Pengembangan Latikan Kerja Bandung dan Bekasi dan penyedia pelatihan regional untuk melakukan berbagai program pelatihan seperti pelatihan mengemudi, pengelasan, pelatihan sebagai penjaga keamanan dan juga pelatihan dibidang Informasi Tehnologi (IT).

“Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ini sebanyak 49 orang,” ujarnya.

Amman Mineral adalah perusahaan tambang Indonesia yang mengoperasikan tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat. Tambang Batu Hijau adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia.

Pemegang saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara adalah PT Amman Mineral Internasional (82,2 persen) dan PT Pukuafu Indah (17,8 persen). PT Amman Mineral Internasional adalah perusahaan Indonesia yang pemegang sahamnya terdiri dari PT AP Investment (50 persen) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (50 persen).

(SAW)

Tahun Ini, 10 Blok Migas Ditargetkan Gunakan Gross Split

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 10 blok migas akan menggunakan skema bagi hasil atau gross split.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam seminar bertema berburu lapangan migas baru. Arcandra mengatakan dari target tahun ini, enam blok telah menggunakan skema gross split, artinya masih kurang empat blok lagi.

“Sampai akhir tahun targetnya 10 blok baru yang menggunakan gross split. Sekarang sudah enam,” kata Arcandra di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.

Arcandra mengatakan sejak diberlakukan pada Januari 2017 hingga saat ini telah 30 blok yang menggunakan skema gross split. Apabila ditambah target yang belum di tahun ini akan menjadi 34 blok hingga akhir 2018.

Empat blok migas tambahan yang diincar menggunakan gross split di antaranya  Blok South Andaman, Blok South Saka Kemang Onshore Sumatera Selatan, Blok Anambas, Serta Blok Maratua. Ke empatnya sedang dalam proses lelang konvensional saat ini.

Sementara itu 30 blok yang sudah menggunakan gross split di antaranya 11 blok atau wilayah kerja (WK) merupakan hasil lelang tahun 2017 dan 2018. Hasil lelang 2017 di antaranya WK Andaman I, Andaman II, Merak Lampung, Pekawai dan West Yamdena. Sedangkan hasil lelang 2018 yakni WK Citarum, East Ganal, East Seram, Southeast Jambi, South Jambi B dan Banyumas.

Sedangkan sisa 19 WK lainnya merupakan WK terminasi yang masa kontraknya berakhir mulai 2017 hingga 2022. WK yang kontraknya berakhir 2017 adalah Offshore North West Java. Sedangkan yang berakhir 2018 adalah North Sumatera Offshore, Ogan Komering, South East Sumatera, Tuban, Sanga-Sanga dan East Kalimantan.

WK migas yang kontraknya berakhir tahun 2019 adalah Jambi Merang, Raja/Pendopo, Bula dan Seram-Non Bula. Kontrak yang berakhir 2020 yaitu Malacca Straits, Brantas, Salawati dan Kepala Burung.

Sementara WK yang kontraknya berakhir 2021 adalah Rokan. WK yang berakhir 2022 ialah WK Tarakan, WK Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) dan WK Tungkal.

Arcandra berharap penawaran WK migas tahap III-2018 berjalan baik sehingga jumlah WK yang menggunakan skema gross split semakin banyak. Skema ini diharapkan menggairahkan kembali investasi migas di Indonesia sebab dinilai memberikan banyak  keuntungan dan kemudahan bagi investor.

(SAW)

Pemerintah Longgarkan Izin Tambang Minerba

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Pemerintah bakal merevisi aturan izin usaha pertambangan dan mineral batu bara. Revisi tersebut dimungkinkan untuk menggairahkan investasi sektor tersebut di dalam negeri.

Melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2017 berarti pemerintah telah melakukan perubahan keenam atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Nantinya para pemegang izin perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara (PKP2B) akan diberikan kelonggaran perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono menjelaskan revisi tersebut mempersilakan kontraktor untuk mengajukan perpanjangan lima tahun sebelumnya atau paling lambat satu tahun sebelum kontrak habis.

“Untuk memberikan kepastian investasi, bangun smelter, dia mau rencana pengembangan kan sudah diancang-ancang sebelumnya,” kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2018.

Dijelaskan oleh Bambang bila perencanaan dan pengajuan dilakukan lebih awal tentu akan membuat kontraktor lebih yakin terhadap yang ingin diinvestasikannya.

“Dalam rangka untuk meningkatkan investasi dia lebih yakin jauh-jauh hari sehingga untuk meningkatkan investasi dia diberi waktu panjang,” tutur.

Bambang mengatakan perusahaan yang telah mengajukan izin tersebut yakni PT Tanito Harum. Bambang bilang kontrak Tanito akan habis masa berlakunya pada 2019.

Saat ini pemerintah tengah merancang dasar hukum usulan tersebut. Bambang bilang setiap perusahaan tambang bisa mendapatkan perpanjangan dengan fasilitas tersebut.

(SAW)

Proyek Jambaran Tiung Biru Bakal Mulai Aliri Gas di 2021

Dirut Pertamina EP Cepu Jamsaton Nababan. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)

Jakarta: Proyek unitisasi lapangan gas Jambaran Tiung Biru ditargetkan beroperasi pada 2021. Proyek tersebut ditargetkan memproduksi gas bumi sebesar 192 mmscfd.

Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Jamsaton Nababan mengatakan target awal produksi sebesar 172 mmscfd. Namun terdapat penambahan 20 mmscfd sehingga menjadi 192 mmscfd.

“Target proyek ini kuartal II-2021 (sekitar Juli) harus sudah alirkan gasnya,” kata Jamsaton di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 9 November 2018.

Sejatinya produksi lapangan unitilisasi tersebut lebih besar namun sebanyak 35 persennya berupa karbondioksida (CO2). Sehingga untuk gasnya sekitar 192 mmscfd.

Nantinya proyek tersebut akan dialokasikan atau dijual 100 mmscfd ke PT PLN (Persero). Kemudian 72 mmscfd ke industri-industri yang ada di Jawa Timur. Sementara tambahan 20 mmscfd masih menunggu jika ada buyers yang berminat.

Harga gas di kepala sumur sebesar USD6,7 MMBTU. Sementara yang sudah dialirili lewat pipa dihargai USD7,6 per MMBTU. Artinya PLN mesti membayar USD7,6 per MMBTU.

Jamsaton mengatakan adapun pipa yang digunakan untuk mengalirkan ke PLN menggunakan pipa yang dibangun Pertagas yakni untuk jalur Semarang Gresik. Sementara jarak dari lapangan Jambaran Tiung Biru ke pipa Pertagas kurang lebih 12 km.

“Nanti menggunakan pipa Pertagas tinggal dibelokkan saja. Kita harapkan mudah-mudahan akhir tahun ini pipa Pertagas sudah kelar (pembangunannya),” jelas dia.

Adapun total investasi untuk proyek ini mencapai USD1,547 miliar di mana USD948 juta digunakan untuk pembangunan fasilitas penyaluran gas (gas processing facilities).

(AHL)

Kehadiran Mobil Listrik Bisa Hemat 12 Juta KL BBM

Jakarta: Pemerintah fokus untuk mengembangkan industri otomotif dengan pemanfaatan teknologi bahan bakar ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau electric vehicles. Program yang masuk roadmap Making Indonesia 4.0 ini bakal menyasar basis produksi kendaraan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya berupaya untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada 2030. Program mobil listrik juga sejalan dengan upaya pengurangan ketergantungan impor bahan bakar fosil seperti pada kebijakan B20 atau biodiesel. Pemanfaatan energi terbarukan ini pun dinilai bisa mengurangi penggunaan hingga 12 juta kilo liter (KL) bahan bakar minyak (BBM).  

“B20 saja bisa penghematan (BBM) sekitar enam juta kilo liter, dengan hybrid (teknologi pada mobil listrik) atau plug in hybrid ini akan dua kali lipat penghematan,” ujar Airlangga di Ruang Garuda, Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Airlangga memaparkan tahapan riset pertama telah rampung dilaksanakan peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Toyota Astra Motor. Hasil akhir studi meliputi karakteristik teknis, kemudahan pengguna, dampak lingkungan, sosial dan industri.

“Hasil studinya sudah pasti electric vehicle dengan internal compassion engine vehicle akan lebih hemat bahan bakar, hybrid saja itu hasilnya 50 persen, jadi artinya penghematan 50 persen dari energi, kemudian plug in hybrid itu 75 hingga 80 persen,” ungkapnya.

Hasil riset dalam mendukung program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) ini nantinya bakal menjadi patokan untuk melahirkan regulasi baku pada industri otomotif di Tanah Air. Airlangga menyebut pengesahan aturan baru pemanfaatan energi terbarukan itu bakal dilakukan pada akhir tahun ini.

Saat ini aturan hukum untuk electrified vehicle sedang dikoordinasikan ditingkat Menteri Koodinator. Setelah itu draft aturan main industri otomotif perlu mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Aturan tersebut nantnya bakal mengatur tentang litbang dan inovasi, pengembangan industri, dan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang pemberian fasilitas fiskal seperti bea masuk ditanggung pemerintah, pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan

“Tidak akan menunggu studi, kemarin Pak Menko (Darmin Nasution) meminta segera merapatkan. Kami targetkan pada akhir tahun ini, nanti kita akan liat judulnya yang penting fiskalnya ada di situ,” tandasnya.

(SAW)

Jokowi Dapat Banyak Tekanan Rebut Freeport

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk merebut saham Freeport. Namun, Jokowi justru dituduh antek asing dalam perjuangan mendapat divestasi saham Freeport.

“Dipikir 3,5 tahun merebut ini mudah? Enggak ada ditekan kanan, kiri, atas, bawah? Kalau enggak ada tekanan ya dari dulu sudah dapat, kan,” kata Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 November 2018.

Jokowi juga mengakui divestasi saham Freeport bukan hal mudah. Negosiasi berlangsung alot.

Baca: Jonan: Freeport Tinggal Dibayar Saja

Sebelum akhirnya dikuasai, Jokowi bahkan telah mengultimatum menterinya memiliki saham mayoritas Freeport, berapa oun besarannya.

“3,5 tahun akhirnya tandatangan agreement, tinggal konsorsium Antam bayarnya sekarang, rampung 51 persen,” kata Jokowi.

Jokowi lantas mempertanyakan dalil orang yang menuding dirinya antek asing. Freeport, kata dia, dapat dikuasai sepenuhnya jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa mengelola sendiri.

“Kalau enggak siap enggak apa-apa bermitra dengan asing, national interest tetap nomor satu,” ucap Presiden ke-7 Indonesia itu.

(OJE)

Pengamat: Lumrah Pertamina Kerja Samakan Blok Terminasi

Jakarta: Langkah Pertamina bekerja sama menggarap blok-blok terminasi disebut lumrah. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS)‎ Marwan Batubara menyatakan Pertamina justru perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk mengurangi risiko investasi dan menggenjot produksi. 

“Mencari partner bisnis dengan membuka tender sangat penting dilakukan. Tapi, harus dipilih mana yang memberikan penawaran terbaik dan bisa membayar di muka karena sahamnya dibagi. Uangnya bisa digunakan untuk investasi lagi,” kata Marwan melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 November 2018.

Meski saham pengelolaan tersebut dibagi, lanjut Marwan, Pertamina tetap mendapat keuntungan. Di antaranya transfer teknologi bila mitranya perusahaan asing. Untuk itulah, dalam melakukan proses kerja sama dengan mitra, Pertamina harus berperan aktif dan dominan. 

Marwan menegaskan kerja sama dalam industri migas tidak bisa diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam menggarap ladang minyak. Kerja sama justru dilakukan agar perusahaan tersebut bisa terus mengembangkan produksinya. 

“Pertamina juga begitu. Saat ini pekerja lokal sudah mampu menggarapnya. Sangat kompeten untuk on shore. Mereka mampu menggarap di darat dan sudah banyak orang kita yang bekerja. Mitra bisnis itu untuk eksplorasi, mungkin masih diperlukan,” kata Marwan.

Begitu pula dengan teknologi, tidak perlu ada yang meragukan kemampuan Pertamina. Sebagai contoh, lanjut Marwan, Pertamina memiliki dan mengelola Laboratorium Enhanced Oil Recovery (EOR). Pertamina juga telah bekerja sama dengan SKK Migas, lembaga riset, universitas, dan industri perminyakan baik nasional maupun internasional. 

“Dengan penerapan teknologi yang diperlukan, baik aplikasi, injeksi uap, maupun ASP (alkalin/surfaktan/polimer), Pertamina mampu menjaga kesinambungan produksi,” paparnya.

Dia mengutarakan spektrum portofolio Pertamina di sektor hulu sangat luas mulai dari eksplorasi, pengembangan lapangan baru (green field), hingga optimalisasi lapangan tua (brown field) baik di darat, daerah rawa, maupun laut. 

“Kemampuan ekplorasi dibuktikan dengan temuan ekplorasi Parang-1. Salah satu dari 10 temuan terbesar dunia pada 2017. Penemuan ini mampu menahan laju penurunan produksi (production decline rate) di sumur-sumur tua seperti di lapangan Sago, Tempino, Rantau, dan lainnya,” kata dia.

(UWA)

Pemerintah Gratiskan Biaya Akses Data Calon Investor Migas

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Pemerintah membebaskan biaya untuk mengakses data bagi para calon investor atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) peserta lelang wilayah kerja (WK) atau blok migas.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi menjelaskan sebelumnya calon KKKS dikenakan biaya maksimal USD80 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar untuk mengakses data terkait blok migas yang dilelang. Besaran pengenaan tarif yang dikenakan sebelumnya tergantung dari data yang diakses per kilometernya.

Agus bilang kebijakan pembebasan ini mulai diterapkan pada saat lelang blok selanjutnya. Artinya tidak berlaku bagi lelang yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Kebijakan yang kita keluarkan untuk WK selanjutnya setiap peserta yang ikut lelang, jadi ambil bid dokumen untuk evaluasi, kita berikan akses datanya dengan tarif nol,” kata Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 2 November 2018.

Agus menjelaskan pembebasan biaya pada para calon KKKS diberikan dengan alasan sedikit peserta yang meminta untuk membuka data. Dalam delapan tahun terakhir terdapat 215 kali lelang yang mana dalam periode tersebut pembukaan akses data hanya dilakukan oleh 223 peserta.

“Artinya kalau ditanya apakah merugikan negara? Ya tidak. Sebab kalau di rata-rata setiap kali lakukan lelang WK hanya ada 1-2 peserta yang mengakses data. Berarti hanya dapat USD80 ribu,” tutur dia.

Ia mengatakan tujuan dibebaskan agar banyak yang ikut lelang. Namun, lanjut Agus, apabila calon KKKS tersebut telah dinyatakan menang lelang, maka mereka wajib membayar biaya akses data tersebut.

“Silakan semasa lelang kita berikan akses (gratis) tapi kalau dia pemenang baru bayar,” jelas Agus.

Meski demikian lanjut Agus untuk pendaftaran lelang calon KKKS tetap harus membayar biaya pendaftaran sebesar USD500 ribu atau Rp75 juta. Uang ini langsung masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(AHL)

Bos PGN: Perluasan Jaringan Gas jadi Kebutuhan

Probolinggo: Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso menegaskan perluasan jaringan gas atau jargas merupakan sebuah kebutuhan. Sebab gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” kata Gigih, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 1 November 2018.

Ia mengatakan pemerintah dan PGN saat ini terus bahu-membahu melakukan perluasan pembangunan jargas agar ke depan akan banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan jargas.

“Sejauh ini, penggunaan gas melalui pipa terhitung masih sedikit. Padahal, selain lebih konsisten dari sisi pasokan, harga pun relatif  jauh lebih murah,” tuturnya.

Gigih menambahkan beberapa keunggulan gas pipa khususnya yang didistribusikan PGN, antara lain berasal dari kekayaan gas bumi di dalam negeri. “Artinya, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga tidak membebani neraca perdagangan, karena impor gas yang terjadi pada gas elpiji,” ujarnya.

Keunggulan lainnya, tambahnya, konsumen cukup membayar Rp4.000 per meter kubik, tetapi sebaliknya untuk konsumsi elpiji tabung isi tiga kg, konsumen harus merogoh kocek Rp5.200 per meter kubik, itu pun imesti ditopang subsidi.

“Gas pipa yang dijajakan PGN merupakan jenis gas metana berbobot jenis ringan, sehingga cepat dan gampang menguap, serta minim risiko kebakaran. Sedangkan elpiji merupakan gas propana dengan bobot massa lebih berat, mudah tersulut,” pungkasnya.

(ABD)

Merajut Benang Hulu-Hilir Demi Ketahanan Energi

Jakarta: Disadari, untuk membentuk dan membangun ketahanan, kemandirian, serta kedaulatan energi memerlukan kekuatan sektor hulu dan hilir. Jika dua sektor itu berjalan sendiri-sendiri tanpa bersinergi Indonesia tidak akan meraih tiga aspek itu.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor migas pun bertanggung jawab mencapai tiga aspek tersebut. Sektor hulu harus memiliki kemampuan mencari cadangan migas yang banyak sedangkan sektor hilir harus mampu mengolahnya.

“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan produk di upstream supaya crude meningkat. Jadi harus ada penemuan cadangan-cadangan baru, baik dalam dan di luar negeri. Kedua adalah kita harus membangun kilang,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat berbincang dengan Medcom.id beberapa waktu lalu.

Pertamina dipercaya pemerintah untuk mengelola beberapa wilayah kerja migas terminasi selama setahun belakangan ini. Wilayah kerja terminasi adalah wilayah kerja yang sebelumnya sudah dioperasikan oleh kontraktor lain, tetapi karena masa kontrak habis pemerintah melimpahkannya kepada Pertamina.

Baca: Sebagian Besar Investasi Pertamina Tahun Ini untuk Sektor Hulu

Beberapa di antaranya wilayah kerja terminasi Tuban, Ogan Komering, Sanga Sanga, North Sumatera Offshore, Southeast Sumatra, dan East Kalimantan & Attaka. Kemudian, wilayah kerja Raja dan Pendopo, serta Jambi Merang. Yang terbaru, Pertamina berhasil mengambil lapangan minyak terbesar Indonesia yaitu Blok Rokan.

Nicke juga pernah mengungkapkan kepercayaan pemerintah kepada Pertamina untuk mengelola wilayah kerja migas terminasi itu akan meringankan perseroan dalam menjalankan tugas negara, serta dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan perseroan.

“Ini bisa menjadi amunisi Pertamina untuk menjalankan tugas negara,” ungkap Nicke.

Selain memperoleh wilayah kerja migas baru, Pertamina juga terus memaksimalkan produksi wilayah kerja yang sudah ada. Senior Vice President President Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation Pertamina, Meidawati mencatat hingga Juli 2018, produksi minyak dan gas Pertamina mencapai 907 ribu BOEPD.

Produksi itu terdiri dari produksi dalam negeri 752 ribu BOEPD dan luar negeri 154 ribu BOEPD dengan rinciannya minyak 380 ribu barel per hari (bph) sedangkan minyak 3.056 MMSCFD. Dari produksi itu, Pertamina mengolahnya untuk dijadikan bahan bakar yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Kebut dan Meremajakan Kilang

Setelah diproduksi, proses mengolah minyak mentah menjadi BBM siap konsumsi tidak lah mudah. Kapasitas kilang terpasang saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Alhasil, Nicke pun mengaku Pertamina masih mengimpor BBM hingga kini.

“Hari ini kapasitas kita install capacity 1,1 juta barel per hari. Namun in take kita sekitar 900-an. jadi walaupun crude kita bertambah, kalau kilang tidak ditambah tetap saja produknya harus kita impor,” ujar Nicke.

Untuk menurunkan impor, lanjut Nicke, Pertamina akan mengebut empat proyek pengembangan kilang (Refinary Development Master Plan/RDMP) dan dua New Grass Roots Refinery (NGRR).

“Kita ada rencana membangun kilang menjadi double capacity menjadi dua juta barel per hari untuk memenuhi demand itu,” ujar Nicke.

Empat kilang yang berlokasi di Dumai, Balikpapan, Cilacap, dan Balongan akan dilakukan pembenahan (revamping) sehingga menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan standar Euro 4.

“Kita me-revamping existing refinary. Karena existing refinary itu kan menghasilkannya Euro 2. Padahal tuntutan lingkungan itu harus minimum Euro 4 atau Euro 5,” imbuh Nicke.

Pemerataan ke Seluruh Indonesia

Ketika semua berjalan, maka Indonesia akan mandiri energi dan dapat menekan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang selama ini sering dikeluhkan banyak pihak.

“Kita harapkan tidak ada lagi impor produk terkait untuk memenuhi dalam negeri,” ucap Nicke.

Pemerataan energi ke seluruh pelosok Indonesia pun akan mudah terealisasi karena pasokan memadai. Pertamina diberi mandat pemerintah untuk menjalankan program BBM satu harga. Pada 2017 Pertamina berhasil membangun 54 penyalur dan hingga Oktober 2018 Pertamina sudah membangun 58 penyalur dari target 67 penyalur. Tahun depan Pertamina akan mengadakan 28 penyalur.

(AHL)

PLN Rugi Rp18 Triliun

Jakarta: PT PLN (Persero) tercatat merugi Rp18,48 triliun pada kuartal III-2018. Rugi tersebut karena pendapatan usaha tidak menutupi beban usaha.

PLN membukukan total pendapatan Rp200,91 triliun, sedangkan beban usaha sebesar Rp224 triliun. Demikian dikutip berdasarkan laporan keuangan yang publikasikan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 30 Oktober 2018.

Beban usaha terbesar yang dipikul perusahaan listrik pelat merah ini terbesar datang dari bahan bakar dan pelumas sebesar Rp101,87 triliun atau naik 16,28 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp85,27 triliun.

Kemudian beban pembelian tenaga listrik sebesar Rp60,61 triliun, beban penyusutan sebesar Rp22,78 triliun, serta beban pemeliharaan Rp15,01 triliun.

Selain itu, PLN juga masih menggendong selisih kurs yang cukup besar. Pada kuartal III-2018, akibat selisih kurs PLN rugi Rp17,32 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu rugi selisih kurs masih kecil yaitu Rp2,22 triliun.

Adapun, pendapatan yang dibukukan pada kuartal III-2018 terdiri dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp194,40 triliun dan penyambungan daya listrik sebesar Rp5,21 triliun. Capaian penjualan tenaga listrik dan penyambungan daya listrik itu naik 6,47 persen dan 4,2 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto sebelumnya sudah memberi sinyal belum bisa membentuk laba tahun ini. Ia hanya mengatakan hanya bisa membentuk laba operasional.

“Kalau lihat operasionalnya Insyaallah baik. Tapi kalau pembukuan, pembukuan saya kan masih ada utang jatuh tempo 30 tahun,” kata Sarwono saat ditemui di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Sarwono menjelaskan, tidak tercapainya laba hingga akhir tahun karena beban kurs terus meningkat. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah diatas Rp15.000 per USD.

“Nilai kurs kan Rp15.200 naik kan. Tapi kalau berubah lagi, ya pembukuan turun lagi. Jadi ini soal pembukuan saja,” ucap dia.

(AHL)

Tiga Pegawai KESDM jadi Penumpang Lion Air

Ilustrasi Lion Air. (FOTO: MI/Sumaryanto)

Jakarta: Tiga orang pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di daerah Tanjung Karawang, Jawa Barat.

Ketiga orang tersebut adalah Inayah Fatwa Kurnia Dewi, Dewi Herlina, dan Jannatun Cintya Dewi. Ketiganya bekerja di Direktorat Hilir Migas Kementerian ESDM.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan pihaknya sedang memastikan ketiga orang itu.

Dia mengatakan, yang diketahuinya, tiga orang pegawai Ditjen Migas tersebut berencana ke Pangkal Pinang untuk melakukan pengecekan penggunaan B20.

“Sekarang sedang dicek. Sementara untuk (ketiganya) mengecek penggunaan B20,” kata Agung kepada Medcom.id, Senin, 29 Oktober 2018.

Pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat. Pesawat diprediksi jatuh di ketinggian 2.500 meter. Pesawat Lion Air take-off pukul 06.20 WIB. Pesawat berjenis Boeing B737-8 Max itu hilang kontak sekitar pukul 06.22 WIB.

Pesawat tersebut mengangkut 178 penumpang dewasa, satu anak, dua bayi, dua kokpit kru dan enam awak kabin.

(AHL)

BBM Satu Harga Wajib Tepat Sasaran

Lampung: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta operasional program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga tepat sasaran. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat yang bukan pelaku industri. BBM satu harga diharapkan memunculkan keadilan di seluruh wilayah di Tanah Air.

“Jangan sampai disalahgunakan, ini untuk masyarakat yang berhak,” ujar Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, saat meresmikan titik ke-78 BBM satu harga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 26 Oktober 2018.

Masyarakat sebagai penerima manfaat kehadiran SPBU peyakur BBM satu harga ini juga diminta aktif melakukan pengawasan. Artinya laporan bisa langsung dilakukan kepada BPH Migas maupun aparat kepolisian setempat saat terjadi indikasi pelanggaran.

“Jangan sampai ada modifikasi mobil lalu diangkut ke industri yang tidak boleh menggunakan BBM subsidi, program ini betul-betul untuk rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan komitmennya agar pemerataan energi bisa dirasakan masyarakat secara berkesinambungan. Ia meminta jajarannya untuk ikut mengawasi penyalahgunaan program BBM satu harga agar tepat sasaran.

“Selama ini masyarakat Suoh mendapatkan bahan bakar dengan jarak yang jauh dan harga yang tidak sesuai dan sekarang sudah berubah. Masalah keamanan kami sudah punya sinergi dengan Polri TNI dan pemerintah daerah yang akan menjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Pjs General Manager Mor II Palembang Putut Adriatno mengatakan, fasilitas di setiap penyalur BBM satu harga telah dilengkapi teknologi yang baik terutama dalam sistem pengawasan. Seluruh aturan BPH Migas bakal diterapkan agar program yang menyasar masyarakat di wilayah 3T ini mendapat manfaat yang tepat guna.

“Kami sudah pasang CCTV di sini agar program sesuai peruntukannya. Kami juga secara berkala akan melakukan pengecekan rekaman CCTV tersebut dan seluruh fasilitasnya. Kemudian secara berkala juga akan evaluasi dari BPH Migas untuk mengawasi dan mengontrol agar tepat guna,” tuturnya.

Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang ikut mendukung program ini. Pengelola SPBU perlu mendapat jaminan keamanan saat mendapat tekanan yang kerap dilakukan oknum tertentu di lapangan.

“Kalau tidak tepat guna nanti akan lihat permasalahannya di mana, kalau benar pihak SPBU yang salah kita akan berikan pembinaan. Kadang SPBU mendapat tekanan untuk melayani sehingga disampaikan pihak yang berwajib diminta bantuan untuk pengawasan,” tukasnya.

Program BBM satu harga merupakan inisiasi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program ini mulai diresmikan pada 17 Oktober 2016. Melalui kebijakan ini pemerintah ingin menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar di seluruh pelosok Indonesia.

(ABD)

Freeport akan Gali Tambang MLZ Pertengahan 2019

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Freeport McMoran akan mulai melakukan penggalian pada tambang Deep MLZ pada pertengahan 2019.

Dalam pemaparan kinerja keuangan kuartal III-2018, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengungkapkan tambang Deep MLZ merupakan yang terpenting bagi perusahaan dan terpisah dari tambang Grasberg.

Tambang Deep MLZ memiliki cadangan terbesar yang akan digarap hingga masa operasi berakhir di 2014.

“Tambang Deep MLZ penting untuk masa depan kami, itu terpisah dari tambang gua Grasberg Block, yang benar-benar memiliki cadangan terbesar kami selama sisa masa hak operasi kami hingga 2041,” kata Richard dalam konferensi persnya, Kamis, 25 Oktober 2018.

Richard juga menjelaskan, tambang Deep MLZ pertama kali ditemukan dan ditutup pada 1980-an. Lalu pada 2016-2017, untuk pertama kalinya dilakukan kegiatan operasional kembali.

“Kami lakukan induksi seismik ke tambang ini, seperti yang dilakukan di tambang Amerika Selatan dan Chile, bukan teknologi yang kompleks sebenarnya,” ucap dia.

Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan, Freeport McMoran, melalui PT Freeport Indonesia akan mulai menggali di pertengahan 2019.

“Untuk mengurangi risiko rencana kami lakukan penggalian pertengahan 2019 di Deep MLZ,” tutup dia.

(AHL)

Penerimaan di Hulu Migas Tembus Rp157,6 Triliun

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) mencatat realisasi kinerja hulu migas hingga kuartal III-2018 masih seseuai untuk memenuhi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Diharapkan kondisi ini bisa terus membaik di waktu-waktu yang akan datang.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan hingga September 2018 penerimaan dari sektor hulu migas mencapai USD11,76 miliar atau sekitar Rp157,58 triliun (asumsi kurs Rp13.400). Capaian tersebut sebesar 51 persen dari total pertumbuhan penerimaan dan sekitar 99 persen dari target sebesar USD11,90 miliar.

“Diharapkan pada akhir tahun mencapai USD16,10 miliar atau 48 persen dari gross revenue dan sekitar 135 persen dari target APBN. Melampaui target yang ditetapkan pemerintah,” kata Amien, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Sementara itu, untuk pengembalian biaya operasi hingga kuartal II di tahun inimencapai USD8,73 miliar atau sekitar 87 persen dari target di APBN yang sebesar USD10,09 miliar. Porsi pengembalian biaya operasi paling besar digunakan untuk membiayai kegiatan produksi sebesar 45 persen dan membayar biaya depresiasi sebesar 24 persen.

Selain itu, untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan sebesar 13 persen, biaya administrasi sebesar delapan persen, dan beban biaya lainnya sebesar 10 persen. Outlook pengembalian biaya operasi hingga akhir tahun diperkirakan melampui target APBN 2018, yaitu sekitar USD11,74 miliar.

“SKK Migas akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan biaya operasi di sektor hulu migas, dengan prinsip efektif, efisien, dan tepat guna,” pungkas dia.

(ABD)

Kasus Khashoggi Bisa Picu Harga Minyak ke USD100/Barel

Jakarta: Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan kasus jurnalis asing Jamal Khashoggi memicu gejolak di Timur Tengah.

Menurut Tumiran ketegangan di Timur Tengah bisa berdampak pada pergerakan harga minyak dunia yang makin meningkat. Dia menyebut bahkan bisa jadi berpotensi menuju USD100 per USD.

“Kasus wartawan itu suatu kasus yang unpredictable yang pengaruhnya terhadap masalah minyak, maka price-nya akan naik,” kata Tumiran dalam diskusi energy outlook di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Tumiran mengatakan jika minyak dunia makin naik tentu akan makin membebani devisa negara. Di sisi lain produksi minyak mentah dalam negeri pada realitasnya makin menurun.

Alih-alih mendapatkan keuntungan bagi ekspor minyak mentah, namun kenyataannya Indonesia masih tetap harus impor karena ketidakcukupan pasokan.

“Kalau bisa sampai USD100 apa kita kuat membebankan ke devisa kita sementara industri kita belum tumbuh ekspor kita belum tumbuh,” ujar dia.

Oleh karenanya Tumiran menambahkan agar Indonesia tidak terus menerus menjadi importir maka harus mengurangi kebutuhan terhadap energi fosil atau BBM. Dia bilang satu-satunya jalan yakni dengan makin mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Sebagai informasi kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi berbuntut protes di berbagai bidang. Sejumlah pengusaha menarik diri dari Konferensi Investasi di Arab Saudi dan menunda kerja sama bisnis dengan negara tersebut.

Di bidang energi harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap sanksi-sanksi AS terhadap Iran serta ketegangan antara AS dan Arab Saudi atas hilangnya Khashoggi.

Pedagang khawatir ketegangan yang memburuk antara kedua negara dapat mengakibatkan pembatasan produksi minyak mentah global. Namun kenaikan minyak mentah lebih lanjut tertahan oleh ekspektasi produksi minyak serpih AS dan persediaan minyak mentah AS yang lebih tinggi.

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,14 menjadi menetap di USD71,92 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah USD0,63 atau 0,8 persen menjadi ditutup pada USD81,41 per barel di London ICE Futures Exchange.

(AHL)

PLN Terbitkan Global Bond Danai Proyek 35.000 MW

Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali menerbitkan surat utang global (global bond) senilai USD1,5 miliar. Dana segar ini akan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi proyek 35 ribu Megawatt (MW). Pilihan pendanaan ini dilakukan karena kebutuhan investasi peralatan pembangkit listrik masih harus diperoleh dari luar negeri.

Direktur Keuangan PLN Sarwono merinci global bond yang diterbitkan dalam mata uang USD dan euro, yaitu USD500 juta dengan tenor 10 tahun tiga bulan, USD500 juta dengan tenor 30 tahun tiga bulan, dan €500 juta dengan tenor tujuh tahun. Tingkat bunga masing-masing 5,375 persen, 6,25 persen, dan 2,875 persen.

Ia mengklaim PLN menjadi perusahaan pelat merah pertama yang bisa menerbitkan global bond di pasar internasional dalam dua mata uang yaitu USD dan euro. Selain itu, PLN juga mampu menerbitkan secara sekaligus dalam triple tranches yaitu tenor tujuh tahun, 10 tahun, dan 30 tahun.

“Hal Ini membuktikan dunia internasional percaya keuangan Indonesia dan PLN senantiasa dikelola dengan pruden, serta menunjukkan keyakinan dari masyarakat internasional atas kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan PLN saat ini, termasuk pertumbuhan di masa mendatang,” ungkap Sarwono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Oktober 2018.

Melalui aksi korporasi ini, Sarwono menjelaskan, di tengah kondisi pasar yang bergejolak serta isu perang dagang, PLN tidak hanya berhasil mendapatkan pendanaan dengan tenor yang panjang, namun juga berhasil memperluas basis investor di pasar Eropa dengan global bond bermata uang euro.

Global Bond ini berhasil memperoleh kupon dan beban bunga yang sangat kompetitif meskipun suku bunga acuan USD atau Fed Fund Rate (FFR) pada tahun ini telah naik sebanyak tiga kali. “Dengan ini (penerbitan global bond) mampu mendukung upaya PLN untuk dapat terus menyediakan listrik kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau,” pungkas dia.

(ABD)

Pengamat: Inalum Harus Lebih Transparan dalam Akuisisi Freeport

Illustrasi. Dok : MI.

Jakarta: Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengakui PT Inalum (Persero) sebagai induk holding yang mengakuisisi Freeport memang terkadang sangat tertutup sekali. 

Dia menjelaskan bahwa Inalum wajib membuka di publik mengenai tahapan-tahapan yang sedang dan akan dilakukan dalam proses pembayaran saham yang menjadi kewajiban Inalum.

“Misalnya bila mereka sedang lagi proses negosiasi dengan sejumlah perbankan, kemudian sudah ada jaminan dari perbankan yang akan membiayainya. Itu perlu diyakinkan kepada DPR dan publik bahwa proses pengambilalihan bukan pepesan kosong yang tidak ada atau dianggap hanya pencitraan,” ujar Fahmy saat dihubungi Media Indonesia, MInggu, 21 Oktober 2018. 

Walau kekhawatiran Komisi VII DPR yang menganggap pembelian freeport hanya pencitraan gara-gara belum terjadinya transaksi, Fahmy anggap berlebihan. 

“Padahal akuisisi Freeport sudah menjadi sorotan publik. Publik menunggu tahapan selanjutnya setelah kesepakatan Sales and Purchase Agreement (SPA). Maka sesungguhnya Inalum harus membuka dan mengkomunikasikan secara terus menerus, sekarang ada pada tahap apa,” jelas dia.

Dalam beberapa hal dalam komunikasi publik, kata Fahmy, Inalum terkadang menunda dan selalu mengatakan sedang dalam proses pembicaraan. Padahal kalau kemudian di akhir pembicaraan ada tahap apa yang sedang ditempuh, setidaknya mereka bisa mengkomunikasikannya kepada publik.

“Buktinya anggota DPR Komisi VII dia tidak paham sehingga suatu pertanyaan. Apalagi masyarakat umum. Saya akui Inalum itu kurang terbuka dalam mengkomunikasikan hasil pada publik. Padahal proses divestasi Freeport ini menjadi sorotan semua pihak,” tukas Fahmy.

(SAW)