Peran Media Mengedukasi Sektor Vital Kebutuhan Migas

Pemred Medcom.id Abdul Kohar dalam Seminar Nasional ‘Perspektif Media Dalam Kebijakan Komunikasi Sektor Migas di Era Industri 4.0’ di Kampus Sitkom Interaktif. Foto: Medcom/Whisnu Mardiansyah

Sektor kebutuhan energi minyak dan gas bumi di Indonesia angkanya cukup tinggi. Padahal ketersediaan cadangan energi minyak di tanah air diprediksi akan habis dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Namun, mirisnya upaya pemerintah meningkatkan kapasitas industri migas kerap menemui kendala dan halangan. Salah satunya persepsi publik yang cenderung terbentuk narasi eksplorasi sektor industri migas simbol ekspansi asing.

“Saya mendata ada beberapa narasi di bidang Migas, kita ikuti itu hanya emosi sesaat,” kata Pemimpin Redaksi Medcom.id Abdul Kohar dalam Seminar Nasional ‘Perspektif Media Dalam Kebijakan Komunikasi Sektor Migas di Era Industri 4.0’ di Kampus Sitkom Interaktif, Jakarta Selatan, Senin, 5 November 2018.

Katanya, media arus utama atau mainstream perlu memberikan penyadaran dan edukasi kepada publik akan kebutuhan eksplorasi sektor Migas. Publik jangan dijejali dengan narasi-narasi anti asing berupa penolakan acap kali ada kegiatan eksplorasi Migas.

“Pada titik SBOBET itu maka harus ada yang menjaga kewarasan publik. Media sebagai fact checker. Penting karena penetrasi medsos luar biasa. Informasi berita yang salah bisa fatal,” katanya.

Khususnya lanjut dia, di sektor Migas tak bisa sepenuhnya lepas dari peran serta asing. Industri ini selain berteknologi tinggi, mahal juga memiliki potensi resiko cukup besar. Jarang ada investor dalam negeri yang berinvestasi di sektor Migas.

“Siapa ya mau menginvestasikan barang yang sudah investasinya mahal belum pasti dapat sudah begitu keuntungannya jangka panjang,” ujarnya.

Saat ini saja kebutuhan minyak tanah air mencapai 1,6 kita barel per harinya. Mau tidak mau harus impor sambil mencari cadangan sumur minyak baru. “Jadi ini lagi-lagi mindset kita dibentuk seolah-olah kalau kita nasionalisme itu anti asing,” pungkasnya.

 

Indonesia Tawarkan Investasi Energi ke Rusia

Moskow: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang investasi bagi investor Rusia di sektor energi. Saat ini, investasi di sektor ESDM masih sangat menjanjikan dan iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik dan lebih ramah bagi investor.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Sujatmiko dalam working group on energy Republik Indonesia dan Rusia membenarkan Indonesia menawarkan Rusia untuk menanamkan investasinya di sektor ESDM. Sekarang ini, Indonesia masih terus berupaya meningkatkan produksi migas dan penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia juga saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan terutama dari tenaga surya dan bio energi. Diharapkan Rusia dapat menjadi mitra kerja sama yang handal bagi Indonesia dan kerja sama yang telah terjalin dapat berkembang di masa yang akan datang,” kata Sujatmiko, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Di subsektor ketenagalistrikan, Sujatmiko menambahkan sbobet indonesia, investor Rusia dapat menanamkan investasi dan kerja sama dalam pembangunan pembangkit. Selain itu, bisa juga berinvestasi pada perbaikan terhadap proyek-proyek yang telah ada.

“Terbuka peluang bagi investor dari Rusia untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan pembangkit ketenagalistrikan maupun dalam pengoperasian dan perbaikan yang sudah ada,” ujar Sujatmiko.

Selain sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Indonesia juga menawarkan kepada Pemerintah Rusia untuk berinvestasi di subsektor panas bumi. Kemudian hidro, pemasokan turbin gas ke Indonesia dan termasuk di bidang pelayanan design engineering.

(ABD)

 

Pemerintah Longgarkan Izin Tambang Minerba

Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Pemerintah bakal merevisi aturan izin usaha pertambangan dan mineral batu bara. Revisi tersebut dimungkinkan untuk menggairahkan investasi sektor tersebut di dalam negeri.

Melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2017 berarti pemerintah telah melakukan perubahan keenam atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Nantinya para pemegang izin perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara (PKP2B) akan diberikan kelonggaran perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono menjelaskan revisi tersebut mempersilakan kontraktor untuk mengajukan perpanjangan lima tahun sebelumnya atau paling lambat satu tahun sebelum kontrak habis.

“Untuk memberikan kepastian investasi, bangun smelter, dia mau rencana pengembangan kan sudah diancang-ancang sebelumnya,” kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2018.

Dijelaskan oleh Bambang bila perencanaan dan pengajuan dilakukan lebih awal tentu akan membuat kontraktor lebih yakin terhadap yang ingin diinvestasikannya.

“Dalam rangka untuk meningkatkan investasi dia lebih yakin jauh-jauh hari sehingga untuk meningkatkan investasi dia diberi waktu panjang,” tutur.

Bambang mengatakan perusahaan yang telah mengajukan izin tersebut yakni PT Tanito Harum. Bambang bilang kontrak Tanito akan habis masa berlakunya pada 2019.

Saat ini pemerintah tengah merancang dasar hukum usulan tersebut. Bambang bilang setiap perusahaan tambang bisa mendapatkan perpanjangan dengan fasilitas tersebut.

(SAW)

Proyek Jambaran Tiung Biru Bakal Mulai Aliri Gas di 2021

Dirut Pertamina EP Cepu Jamsaton Nababan. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)

Jakarta: Proyek unitisasi lapangan gas Jambaran Tiung Biru ditargetkan beroperasi pada 2021. Proyek tersebut ditargetkan memproduksi gas bumi sebesar 192 mmscfd.

Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Jamsaton Nababan mengatakan target awal produksi sebesar 172 mmscfd. Namun terdapat penambahan 20 mmscfd sehingga menjadi 192 mmscfd.

“Target proyek ini kuartal II-2021 (sekitar Juli) harus sudah alirkan gasnya,” kata Jamsaton di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 9 November 2018.

Sejatinya produksi lapangan unitilisasi tersebut lebih besar namun sebanyak 35 persennya berupa karbondioksida (CO2). Sehingga untuk gasnya sekitar 192 mmscfd.

Nantinya proyek tersebut akan dialokasikan atau dijual 100 mmscfd ke PT PLN (Persero). Kemudian 72 mmscfd ke industri-industri yang ada di Jawa Timur. Sementara tambahan 20 mmscfd masih menunggu jika ada buyers yang berminat.

Harga gas di kepala sumur sebesar USD6,7 MMBTU. Sementara yang sudah dialirili lewat pipa dihargai USD7,6 per MMBTU. Artinya PLN mesti membayar USD7,6 per MMBTU.

Jamsaton mengatakan adapun pipa yang digunakan untuk mengalirkan ke PLN menggunakan pipa yang dibangun Pertagas yakni untuk jalur Semarang Gresik. Sementara jarak dari lapangan Jambaran Tiung Biru ke pipa Pertagas kurang lebih 12 km.

“Nanti menggunakan pipa Pertagas tinggal dibelokkan saja. Kita harapkan mudah-mudahan akhir tahun ini pipa Pertagas sudah kelar (pembangunannya),” jelas dia.

Adapun total investasi untuk proyek ini mencapai USD1,547 miliar di mana USD948 juta digunakan untuk pembangunan fasilitas penyaluran gas (gas processing facilities).

(AHL)

Kehadiran Mobil Listrik Bisa Hemat 12 Juta KL BBM

Jakarta: Pemerintah fokus untuk mengembangkan industri otomotif dengan pemanfaatan teknologi bahan bakar ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau electric vehicles. Program yang masuk roadmap Making Indonesia 4.0 ini bakal menyasar basis produksi kendaraan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya berupaya untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada 2030. Program mobil listrik juga sejalan dengan upaya pengurangan ketergantungan impor bahan bakar fosil seperti pada kebijakan B20 atau biodiesel. Pemanfaatan energi terbarukan ini pun dinilai bisa mengurangi penggunaan hingga 12 juta kilo liter (KL) bahan bakar minyak (BBM).  

“B20 saja bisa penghematan (BBM) sekitar enam juta kilo liter, dengan hybrid (teknologi pada mobil listrik) atau plug in hybrid ini akan dua kali lipat penghematan,” ujar Airlangga di Ruang Garuda, Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Airlangga memaparkan tahapan riset pertama telah rampung dilaksanakan peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Toyota Astra Motor. Hasil akhir studi meliputi karakteristik teknis, kemudahan pengguna, dampak lingkungan, sosial dan industri.

“Hasil studinya sudah pasti electric vehicle dengan internal compassion engine vehicle akan lebih hemat bahan bakar, hybrid saja itu hasilnya 50 persen, jadi artinya penghematan 50 persen dari energi, kemudian plug in hybrid itu 75 hingga 80 persen,” ungkapnya.

Hasil riset dalam mendukung program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) ini nantinya bakal menjadi patokan untuk melahirkan regulasi baku pada industri otomotif di Tanah Air. Airlangga menyebut pengesahan aturan baru pemanfaatan energi terbarukan itu bakal dilakukan pada akhir tahun ini.

Saat ini aturan hukum untuk electrified vehicle sedang dikoordinasikan ditingkat Menteri Koodinator. Setelah itu draft aturan main industri otomotif perlu mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Aturan tersebut nantnya bakal mengatur tentang litbang dan inovasi, pengembangan industri, dan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang pemberian fasilitas fiskal seperti bea masuk ditanggung pemerintah, pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan

“Tidak akan menunggu studi, kemarin Pak Menko (Darmin Nasution) meminta segera merapatkan. Kami targetkan pada akhir tahun ini, nanti kita akan liat judulnya yang penting fiskalnya ada di situ,” tandasnya.

(SAW)

Jokowi Dapat Banyak Tekanan Rebut Freeport

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk merebut saham Freeport. Namun, Jokowi justru dituduh antek asing dalam perjuangan mendapat divestasi saham Freeport.

“Dipikir 3,5 tahun merebut ini mudah? Enggak ada ditekan kanan, kiri, atas, bawah? Kalau enggak ada tekanan ya dari dulu sudah dapat, kan,” kata Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 November 2018.

Jokowi juga mengakui divestasi saham Freeport bukan hal mudah. Negosiasi berlangsung alot.

Baca: Jonan: Freeport Tinggal Dibayar Saja

Sebelum akhirnya dikuasai, Jokowi bahkan telah mengultimatum menterinya memiliki saham mayoritas Freeport, berapa oun besarannya.

“3,5 tahun akhirnya tandatangan agreement, tinggal konsorsium Antam bayarnya sekarang, rampung 51 persen,” kata Jokowi.

Jokowi lantas mempertanyakan dalil orang yang menuding dirinya antek asing. Freeport, kata dia, dapat dikuasai sepenuhnya jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa mengelola sendiri.

“Kalau enggak siap enggak apa-apa bermitra dengan asing, national interest tetap nomor satu,” ucap Presiden ke-7 Indonesia itu.

(OJE)

Pengamat: Lumrah Pertamina Kerja Samakan Blok Terminasi

Jakarta: Langkah Pertamina bekerja sama menggarap blok-blok terminasi disebut lumrah. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS)‎ Marwan Batubara menyatakan Pertamina justru perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk mengurangi risiko investasi dan menggenjot produksi. 

“Mencari partner bisnis dengan membuka tender sangat penting dilakukan. Tapi, harus dipilih mana yang memberikan penawaran terbaik dan bisa membayar di muka karena sahamnya dibagi. Uangnya bisa digunakan untuk investasi lagi,” kata Marwan melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 November 2018.

Meski saham pengelolaan tersebut dibagi, lanjut Marwan, Pertamina tetap mendapat keuntungan. Di antaranya transfer teknologi bila mitranya perusahaan asing. Untuk itulah, dalam melakukan proses kerja sama dengan mitra, Pertamina harus berperan aktif dan dominan. 

Marwan menegaskan kerja sama dalam industri migas tidak bisa diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam menggarap ladang minyak. Kerja sama justru dilakukan agar perusahaan tersebut bisa terus mengembangkan produksinya. 

“Pertamina juga begitu. Saat ini pekerja lokal sudah mampu menggarapnya. Sangat kompeten untuk on shore. Mereka mampu menggarap di darat dan sudah banyak orang kita yang bekerja. Mitra bisnis itu untuk eksplorasi, mungkin masih diperlukan,” kata Marwan.

Begitu pula dengan teknologi, tidak perlu ada yang meragukan kemampuan Pertamina. Sebagai contoh, lanjut Marwan, Pertamina memiliki dan mengelola Laboratorium Enhanced Oil Recovery (EOR). Pertamina juga telah bekerja sama dengan SKK Migas, lembaga riset, universitas, dan industri perminyakan baik nasional maupun internasional. 

“Dengan penerapan teknologi yang diperlukan, baik aplikasi, injeksi uap, maupun ASP (alkalin/surfaktan/polimer), Pertamina mampu menjaga kesinambungan produksi,” paparnya.

Dia mengutarakan spektrum portofolio Pertamina di sektor hulu sangat luas mulai dari eksplorasi, pengembangan lapangan baru (green field), hingga optimalisasi lapangan tua (brown field) baik di darat, daerah rawa, maupun laut. 

“Kemampuan ekplorasi dibuktikan dengan temuan ekplorasi Parang-1. Salah satu dari 10 temuan terbesar dunia pada 2017. Penemuan ini mampu menahan laju penurunan produksi (production decline rate) di sumur-sumur tua seperti di lapangan Sago, Tempino, Rantau, dan lainnya,” kata dia.

(UWA)

Pemerintah Gratiskan Biaya Akses Data Calon Investor Migas

Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Pemerintah membebaskan biaya untuk mengakses data bagi para calon investor atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) peserta lelang wilayah kerja (WK) atau blok migas.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi menjelaskan sebelumnya calon KKKS dikenakan biaya maksimal USD80 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar untuk mengakses data terkait blok migas yang dilelang. Besaran pengenaan tarif yang dikenakan sebelumnya tergantung dari data yang diakses per kilometernya.

Agus bilang kebijakan pembebasan ini mulai diterapkan pada saat lelang blok selanjutnya. Artinya tidak berlaku bagi lelang yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Kebijakan yang kita keluarkan untuk WK selanjutnya setiap peserta yang ikut lelang, jadi ambil bid dokumen untuk evaluasi, kita berikan akses datanya dengan tarif nol,” kata Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 2 November 2018.

Agus menjelaskan pembebasan biaya pada para calon KKKS diberikan dengan alasan sedikit peserta yang meminta untuk membuka data. Dalam delapan tahun terakhir terdapat 215 kali lelang yang mana dalam periode tersebut pembukaan akses data hanya dilakukan oleh 223 peserta.

“Artinya kalau ditanya apakah merugikan negara? Ya tidak. Sebab kalau di rata-rata setiap kali lakukan lelang WK hanya ada 1-2 peserta yang mengakses data. Berarti hanya dapat USD80 ribu,” tutur dia.

Ia mengatakan tujuan dibebaskan agar banyak yang ikut lelang. Namun, lanjut Agus, apabila calon KKKS tersebut telah dinyatakan menang lelang, maka mereka wajib membayar biaya akses data tersebut.

“Silakan semasa lelang kita berikan akses (gratis) tapi kalau dia pemenang baru bayar,” jelas Agus.

Meski demikian lanjut Agus untuk pendaftaran lelang calon KKKS tetap harus membayar biaya pendaftaran sebesar USD500 ribu atau Rp75 juta. Uang ini langsung masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(AHL)

Bos PGN: Perluasan Jaringan Gas jadi Kebutuhan

Probolinggo: Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso menegaskan perluasan jaringan gas atau jargas merupakan sebuah kebutuhan. Sebab gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” kata Gigih, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 1 November 2018.

Ia mengatakan pemerintah dan PGN saat ini terus bahu-membahu melakukan perluasan pembangunan jargas agar ke depan akan banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan jargas.

“Sejauh ini, penggunaan gas melalui pipa terhitung masih sedikit. Padahal, selain lebih konsisten dari sisi pasokan, harga pun relatif  jauh lebih murah,” tuturnya.

Gigih menambahkan beberapa keunggulan gas pipa khususnya yang didistribusikan PGN, antara lain berasal dari kekayaan gas bumi di dalam negeri. “Artinya, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga tidak membebani neraca perdagangan, karena impor gas yang terjadi pada gas elpiji,” ujarnya.

Keunggulan lainnya, tambahnya, konsumen cukup membayar Rp4.000 per meter kubik, tetapi sebaliknya untuk konsumsi elpiji tabung isi tiga kg, konsumen harus merogoh kocek Rp5.200 per meter kubik, itu pun imesti ditopang subsidi.

“Gas pipa yang dijajakan PGN merupakan jenis gas metana berbobot jenis ringan, sehingga cepat dan gampang menguap, serta minim risiko kebakaran. Sedangkan elpiji merupakan gas propana dengan bobot massa lebih berat, mudah tersulut,” pungkasnya.

(ABD)

Merajut Benang Hulu-Hilir Demi Ketahanan Energi

Jakarta: Disadari, untuk membentuk dan membangun ketahanan, kemandirian, serta kedaulatan energi memerlukan kekuatan sektor hulu dan hilir. Jika dua sektor itu berjalan sendiri-sendiri tanpa bersinergi Indonesia tidak akan meraih tiga aspek itu.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor migas pun bertanggung jawab mencapai tiga aspek tersebut. Sektor hulu harus memiliki kemampuan mencari cadangan migas yang banyak sedangkan sektor hilir harus mampu mengolahnya.

“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan produk di upstream supaya crude meningkat. Jadi harus ada penemuan cadangan-cadangan baru, baik dalam dan di luar negeri. Kedua adalah kita harus membangun kilang,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat berbincang dengan Medcom.id beberapa waktu lalu.

Pertamina dipercaya pemerintah untuk mengelola beberapa wilayah kerja migas terminasi selama setahun belakangan ini. Wilayah kerja terminasi adalah wilayah kerja yang sebelumnya sudah dioperasikan oleh kontraktor lain, tetapi karena masa kontrak habis pemerintah melimpahkannya kepada Pertamina.

Baca: Sebagian Besar Investasi Pertamina Tahun Ini untuk Sektor Hulu

Beberapa di antaranya wilayah kerja terminasi Tuban, Ogan Komering, Sanga Sanga, North Sumatera Offshore, Southeast Sumatra, dan East Kalimantan & Attaka. Kemudian, wilayah kerja Raja dan Pendopo, serta Jambi Merang. Yang terbaru, Pertamina berhasil mengambil lapangan minyak terbesar Indonesia yaitu Blok Rokan.

Nicke juga pernah mengungkapkan kepercayaan pemerintah kepada Pertamina untuk mengelola wilayah kerja migas terminasi itu akan meringankan perseroan dalam menjalankan tugas negara, serta dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan perseroan.

“Ini bisa menjadi amunisi Pertamina untuk menjalankan tugas negara,” ungkap Nicke.

Selain memperoleh wilayah kerja migas baru, Pertamina juga terus memaksimalkan produksi wilayah kerja yang sudah ada. Senior Vice President President Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation Pertamina, Meidawati mencatat hingga Juli 2018, produksi minyak dan gas Pertamina mencapai 907 ribu BOEPD.

Produksi itu terdiri dari produksi dalam negeri 752 ribu BOEPD dan luar negeri 154 ribu BOEPD dengan rinciannya minyak 380 ribu barel per hari (bph) sedangkan minyak 3.056 MMSCFD. Dari produksi itu, Pertamina mengolahnya untuk dijadikan bahan bakar yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Kebut dan Meremajakan Kilang

Setelah diproduksi, proses mengolah minyak mentah menjadi BBM siap konsumsi tidak lah mudah. Kapasitas kilang terpasang saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Alhasil, Nicke pun mengaku Pertamina masih mengimpor BBM hingga kini.

“Hari ini kapasitas kita install capacity 1,1 juta barel per hari. Namun in take kita sekitar 900-an. jadi walaupun crude kita bertambah, kalau kilang tidak ditambah tetap saja produknya harus kita impor,” ujar Nicke.

Untuk menurunkan impor, lanjut Nicke, Pertamina akan mengebut empat proyek pengembangan kilang (Refinary Development Master Plan/RDMP) dan dua New Grass Roots Refinery (NGRR).

“Kita ada rencana membangun kilang menjadi double capacity menjadi dua juta barel per hari untuk memenuhi demand itu,” ujar Nicke.

Empat kilang yang berlokasi di Dumai, Balikpapan, Cilacap, dan Balongan akan dilakukan pembenahan (revamping) sehingga menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan standar Euro 4.

“Kita me-revamping existing refinary. Karena existing refinary itu kan menghasilkannya Euro 2. Padahal tuntutan lingkungan itu harus minimum Euro 4 atau Euro 5,” imbuh Nicke.

Pemerataan ke Seluruh Indonesia

Ketika semua berjalan, maka Indonesia akan mandiri energi dan dapat menekan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang selama ini sering dikeluhkan banyak pihak.

“Kita harapkan tidak ada lagi impor produk terkait untuk memenuhi dalam negeri,” ucap Nicke.

Pemerataan energi ke seluruh pelosok Indonesia pun akan mudah terealisasi karena pasokan memadai. Pertamina diberi mandat pemerintah untuk menjalankan program BBM satu harga. Pada 2017 Pertamina berhasil membangun 54 penyalur dan hingga Oktober 2018 Pertamina sudah membangun 58 penyalur dari target 67 penyalur. Tahun depan Pertamina akan mengadakan 28 penyalur.

(AHL)

PLN Rugi Rp18 Triliun

Jakarta: PT PLN (Persero) tercatat merugi Rp18,48 triliun pada kuartal III-2018. Rugi tersebut karena pendapatan usaha tidak menutupi beban usaha.

PLN membukukan total pendapatan Rp200,91 triliun, sedangkan beban usaha sebesar Rp224 triliun. Demikian dikutip berdasarkan laporan keuangan yang publikasikan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 30 Oktober 2018.

Beban usaha terbesar yang dipikul perusahaan listrik pelat merah ini terbesar datang dari bahan bakar dan pelumas sebesar Rp101,87 triliun atau naik 16,28 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp85,27 triliun.

Kemudian beban pembelian tenaga listrik sebesar Rp60,61 triliun, beban penyusutan sebesar Rp22,78 triliun, serta beban pemeliharaan Rp15,01 triliun.

Selain itu, PLN juga masih menggendong selisih kurs yang cukup besar. Pada kuartal III-2018, akibat selisih kurs PLN rugi Rp17,32 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu rugi selisih kurs masih kecil yaitu Rp2,22 triliun.

Adapun, pendapatan yang dibukukan pada kuartal III-2018 terdiri dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp194,40 triliun dan penyambungan daya listrik sebesar Rp5,21 triliun. Capaian penjualan tenaga listrik dan penyambungan daya listrik itu naik 6,47 persen dan 4,2 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto sebelumnya sudah memberi sinyal belum bisa membentuk laba tahun ini. Ia hanya mengatakan hanya bisa membentuk laba operasional.

“Kalau lihat operasionalnya Insyaallah baik. Tapi kalau pembukuan, pembukuan saya kan masih ada utang jatuh tempo 30 tahun,” kata Sarwono saat ditemui di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Sarwono menjelaskan, tidak tercapainya laba hingga akhir tahun karena beban kurs terus meningkat. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah diatas Rp15.000 per USD.

“Nilai kurs kan Rp15.200 naik kan. Tapi kalau berubah lagi, ya pembukuan turun lagi. Jadi ini soal pembukuan saja,” ucap dia.

(AHL)

Tiga Pegawai KESDM jadi Penumpang Lion Air

Ilustrasi Lion Air. (FOTO: MI/Sumaryanto)

Jakarta: Tiga orang pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di daerah Tanjung Karawang, Jawa Barat.

Ketiga orang tersebut adalah Inayah Fatwa Kurnia Dewi, Dewi Herlina, dan Jannatun Cintya Dewi. Ketiganya bekerja di Direktorat Hilir Migas Kementerian ESDM.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan pihaknya sedang memastikan ketiga orang itu.

Dia mengatakan, yang diketahuinya, tiga orang pegawai Ditjen Migas tersebut berencana ke Pangkal Pinang untuk melakukan pengecekan penggunaan B20.

“Sekarang sedang dicek. Sementara untuk (ketiganya) mengecek penggunaan B20,” kata Agung kepada Medcom.id, Senin, 29 Oktober 2018.

Pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat. Pesawat diprediksi jatuh di ketinggian 2.500 meter. Pesawat Lion Air take-off pukul 06.20 WIB. Pesawat berjenis Boeing B737-8 Max itu hilang kontak sekitar pukul 06.22 WIB.

Pesawat tersebut mengangkut 178 penumpang dewasa, satu anak, dua bayi, dua kokpit kru dan enam awak kabin.

(AHL)

BBM Satu Harga Wajib Tepat Sasaran

Lampung: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta operasional program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga tepat sasaran. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat yang bukan pelaku industri. BBM satu harga diharapkan memunculkan keadilan di seluruh wilayah di Tanah Air.

“Jangan sampai disalahgunakan, ini untuk masyarakat yang berhak,” ujar Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, saat meresmikan titik ke-78 BBM satu harga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 26 Oktober 2018.

Masyarakat sebagai penerima manfaat kehadiran SPBU peyakur BBM satu harga ini juga diminta aktif melakukan pengawasan. Artinya laporan bisa langsung dilakukan kepada BPH Migas maupun aparat kepolisian setempat saat terjadi indikasi pelanggaran.

“Jangan sampai ada modifikasi mobil lalu diangkut ke industri yang tidak boleh menggunakan BBM subsidi, program ini betul-betul untuk rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan komitmennya agar pemerataan energi bisa dirasakan masyarakat secara berkesinambungan. Ia meminta jajarannya untuk ikut mengawasi penyalahgunaan program BBM satu harga agar tepat sasaran.

“Selama ini masyarakat Suoh mendapatkan bahan bakar dengan jarak yang jauh dan harga yang tidak sesuai dan sekarang sudah berubah. Masalah keamanan kami sudah punya sinergi dengan Polri TNI dan pemerintah daerah yang akan menjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Pjs General Manager Mor II Palembang Putut Adriatno mengatakan, fasilitas di setiap penyalur BBM satu harga telah dilengkapi teknologi yang baik terutama dalam sistem pengawasan. Seluruh aturan BPH Migas bakal diterapkan agar program yang menyasar masyarakat di wilayah 3T ini mendapat manfaat yang tepat guna.

“Kami sudah pasang CCTV di sini agar program sesuai peruntukannya. Kami juga secara berkala akan melakukan pengecekan rekaman CCTV tersebut dan seluruh fasilitasnya. Kemudian secara berkala juga akan evaluasi dari BPH Migas untuk mengawasi dan mengontrol agar tepat guna,” tuturnya.

Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang ikut mendukung program ini. Pengelola SPBU perlu mendapat jaminan keamanan saat mendapat tekanan yang kerap dilakukan oknum tertentu di lapangan.

“Kalau tidak tepat guna nanti akan lihat permasalahannya di mana, kalau benar pihak SPBU yang salah kita akan berikan pembinaan. Kadang SPBU mendapat tekanan untuk melayani sehingga disampaikan pihak yang berwajib diminta bantuan untuk pengawasan,” tukasnya.

Program BBM satu harga merupakan inisiasi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program ini mulai diresmikan pada 17 Oktober 2016. Melalui kebijakan ini pemerintah ingin menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar di seluruh pelosok Indonesia.

(ABD)

Freeport akan Gali Tambang MLZ Pertengahan 2019

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Freeport McMoran akan mulai melakukan penggalian pada tambang Deep MLZ pada pertengahan 2019.

Dalam pemaparan kinerja keuangan kuartal III-2018, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengungkapkan tambang Deep MLZ merupakan yang terpenting bagi perusahaan dan terpisah dari tambang Grasberg.

Tambang Deep MLZ memiliki cadangan terbesar yang akan digarap hingga masa operasi berakhir di 2014.

“Tambang Deep MLZ penting untuk masa depan kami, itu terpisah dari tambang gua Grasberg Block, yang benar-benar memiliki cadangan terbesar kami selama sisa masa hak operasi kami hingga 2041,” kata Richard dalam konferensi persnya, Kamis, 25 Oktober 2018.

Richard juga menjelaskan, tambang Deep MLZ pertama kali ditemukan dan ditutup pada 1980-an. Lalu pada 2016-2017, untuk pertama kalinya dilakukan kegiatan operasional kembali.

“Kami lakukan induksi seismik ke tambang ini, seperti yang dilakukan di tambang Amerika Selatan dan Chile, bukan teknologi yang kompleks sebenarnya,” ucap dia.

Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan, Freeport McMoran, melalui PT Freeport Indonesia akan mulai menggali di pertengahan 2019.

“Untuk mengurangi risiko rencana kami lakukan penggalian pertengahan 2019 di Deep MLZ,” tutup dia.

(AHL)

Penerimaan di Hulu Migas Tembus Rp157,6 Triliun

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) mencatat realisasi kinerja hulu migas hingga kuartal III-2018 masih seseuai untuk memenuhi target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Diharapkan kondisi ini bisa terus membaik di waktu-waktu yang akan datang.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan hingga September 2018 penerimaan dari sektor hulu migas mencapai USD11,76 miliar atau sekitar Rp157,58 triliun (asumsi kurs Rp13.400). Capaian tersebut sebesar 51 persen dari total pertumbuhan penerimaan dan sekitar 99 persen dari target sebesar USD11,90 miliar.

“Diharapkan pada akhir tahun mencapai USD16,10 miliar atau 48 persen dari gross revenue dan sekitar 135 persen dari target APBN. Melampaui target yang ditetapkan pemerintah,” kata Amien, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Sementara itu, untuk pengembalian biaya operasi hingga kuartal II di tahun inimencapai USD8,73 miliar atau sekitar 87 persen dari target di APBN yang sebesar USD10,09 miliar. Porsi pengembalian biaya operasi paling besar digunakan untuk membiayai kegiatan produksi sebesar 45 persen dan membayar biaya depresiasi sebesar 24 persen.

Selain itu, untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan sebesar 13 persen, biaya administrasi sebesar delapan persen, dan beban biaya lainnya sebesar 10 persen. Outlook pengembalian biaya operasi hingga akhir tahun diperkirakan melampui target APBN 2018, yaitu sekitar USD11,74 miliar.

“SKK Migas akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan biaya operasi di sektor hulu migas, dengan prinsip efektif, efisien, dan tepat guna,” pungkas dia.

(ABD)

Kasus Khashoggi Bisa Picu Harga Minyak ke USD100/Barel

Jakarta: Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan kasus jurnalis asing Jamal Khashoggi memicu gejolak di Timur Tengah.

Menurut Tumiran ketegangan di Timur Tengah bisa berdampak pada pergerakan harga minyak dunia yang makin meningkat. Dia menyebut bahkan bisa jadi berpotensi menuju USD100 per USD.

“Kasus wartawan itu suatu kasus yang unpredictable yang pengaruhnya terhadap masalah minyak, maka price-nya akan naik,” kata Tumiran dalam diskusi energy outlook di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Tumiran mengatakan jika minyak dunia makin naik tentu akan makin membebani devisa negara. Di sisi lain produksi minyak mentah dalam negeri pada realitasnya makin menurun.

Alih-alih mendapatkan keuntungan bagi ekspor minyak mentah, namun kenyataannya Indonesia masih tetap harus impor karena ketidakcukupan pasokan.

“Kalau bisa sampai USD100 apa kita kuat membebankan ke devisa kita sementara industri kita belum tumbuh ekspor kita belum tumbuh,” ujar dia.

Oleh karenanya Tumiran menambahkan agar Indonesia tidak terus menerus menjadi importir maka harus mengurangi kebutuhan terhadap energi fosil atau BBM. Dia bilang satu-satunya jalan yakni dengan makin mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Sebagai informasi kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi berbuntut protes di berbagai bidang. Sejumlah pengusaha menarik diri dari Konferensi Investasi di Arab Saudi dan menunda kerja sama bisnis dengan negara tersebut.

Di bidang energi harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap sanksi-sanksi AS terhadap Iran serta ketegangan antara AS dan Arab Saudi atas hilangnya Khashoggi.

Pedagang khawatir ketegangan yang memburuk antara kedua negara dapat mengakibatkan pembatasan produksi minyak mentah global. Namun kenaikan minyak mentah lebih lanjut tertahan oleh ekspektasi produksi minyak serpih AS dan persediaan minyak mentah AS yang lebih tinggi.

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,14 menjadi menetap di USD71,92 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah USD0,63 atau 0,8 persen menjadi ditutup pada USD81,41 per barel di London ICE Futures Exchange.

(AHL)

PLN Terbitkan Global Bond Danai Proyek 35.000 MW

Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali menerbitkan surat utang global (global bond) senilai USD1,5 miliar. Dana segar ini akan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi proyek 35 ribu Megawatt (MW). Pilihan pendanaan ini dilakukan karena kebutuhan investasi peralatan pembangkit listrik masih harus diperoleh dari luar negeri.

Direktur Keuangan PLN Sarwono merinci global bond yang diterbitkan dalam mata uang USD dan euro, yaitu USD500 juta dengan tenor 10 tahun tiga bulan, USD500 juta dengan tenor 30 tahun tiga bulan, dan €500 juta dengan tenor tujuh tahun. Tingkat bunga masing-masing 5,375 persen, 6,25 persen, dan 2,875 persen.

Ia mengklaim PLN menjadi perusahaan pelat merah pertama yang bisa menerbitkan global bond di pasar internasional dalam dua mata uang yaitu USD dan euro. Selain itu, PLN juga mampu menerbitkan secara sekaligus dalam triple tranches yaitu tenor tujuh tahun, 10 tahun, dan 30 tahun.

“Hal Ini membuktikan dunia internasional percaya keuangan Indonesia dan PLN senantiasa dikelola dengan pruden, serta menunjukkan keyakinan dari masyarakat internasional atas kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan PLN saat ini, termasuk pertumbuhan di masa mendatang,” ungkap Sarwono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Oktober 2018.

Melalui aksi korporasi ini, Sarwono menjelaskan, di tengah kondisi pasar yang bergejolak serta isu perang dagang, PLN tidak hanya berhasil mendapatkan pendanaan dengan tenor yang panjang, namun juga berhasil memperluas basis investor di pasar Eropa dengan global bond bermata uang euro.

Global Bond ini berhasil memperoleh kupon dan beban bunga yang sangat kompetitif meskipun suku bunga acuan USD atau Fed Fund Rate (FFR) pada tahun ini telah naik sebanyak tiga kali. “Dengan ini (penerbitan global bond) mampu mendukung upaya PLN untuk dapat terus menyediakan listrik kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau,” pungkas dia.

(ABD)

Pengamat: Inalum Harus Lebih Transparan dalam Akuisisi Freeport

Illustrasi. Dok : MI.

Jakarta: Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengakui PT Inalum (Persero) sebagai induk holding yang mengakuisisi Freeport memang terkadang sangat tertutup sekali. 

Dia menjelaskan bahwa Inalum wajib membuka di publik mengenai tahapan-tahapan yang sedang dan akan dilakukan dalam proses pembayaran saham yang menjadi kewajiban Inalum.

“Misalnya bila mereka sedang lagi proses negosiasi dengan sejumlah perbankan, kemudian sudah ada jaminan dari perbankan yang akan membiayainya. Itu perlu diyakinkan kepada DPR dan publik bahwa proses pengambilalihan bukan pepesan kosong yang tidak ada atau dianggap hanya pencitraan,” ujar Fahmy saat dihubungi Media Indonesia, MInggu, 21 Oktober 2018. 

Walau kekhawatiran Komisi VII DPR yang menganggap pembelian freeport hanya pencitraan gara-gara belum terjadinya transaksi, Fahmy anggap berlebihan. 

“Padahal akuisisi Freeport sudah menjadi sorotan publik. Publik menunggu tahapan selanjutnya setelah kesepakatan Sales and Purchase Agreement (SPA). Maka sesungguhnya Inalum harus membuka dan mengkomunikasikan secara terus menerus, sekarang ada pada tahap apa,” jelas dia.

Dalam beberapa hal dalam komunikasi publik, kata Fahmy, Inalum terkadang menunda dan selalu mengatakan sedang dalam proses pembicaraan. Padahal kalau kemudian di akhir pembicaraan ada tahap apa yang sedang ditempuh, setidaknya mereka bisa mengkomunikasikannya kepada publik.

“Buktinya anggota DPR Komisi VII dia tidak paham sehingga suatu pertanyaan. Apalagi masyarakat umum. Saya akui Inalum itu kurang terbuka dalam mengkomunikasikan hasil pada publik. Padahal proses divestasi Freeport ini menjadi sorotan semua pihak,” tukas Fahmy.

(SAW)